Sosialisasi MPR di Kintamani, Arimbawa Ajak Masyarakat Semarakkan Momen Bulan Kemerdekaan

Sosialisasi MPR kembali dilakukan oleh Anggota MPR RI, I Kadek Arimbawa di Kecamatan Kintamani – Bangli pada (23/7) lalu. Sosialisasi tersebut merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menugaskan Anggota MPR untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjutkan Membaca

Iklan

Arimbawa Kunjungi Korban Longsor Kintamani

Anggota DPD RI Perwakilan Bali, I Kadek Arimbawa didampingi beberapa pengurus Yayasan Kesenian Bali mengunjungi korban bencana longsor di beberapa lokasi di Kintamani. Sebagaimana diketahui, akibat hujan deras yang terjadi selama beberapa waktu belakangan, mengakibatkan longsor di beberapa titik seperti Awan, Sukawana dan Songan Kintamani. Bahkan, kejadian tersebut mengakibatkan total 13 orang meninggal.
baca selengkapnya

Komite II DPD RI Gelar Advokasi Pembangunan Jembatan Kuning

Komite II DPD RI pada Selasa (7/2) kemarin, melakukan kegiatan Advokasi lanjutan terhadap pembangunan Jembatan Kuning yang menghubungkan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Dalam kunjungan yang diikuti oleh enam orang senator itu, juga dirangkaikan pertemuan dengan Bupati Klungkung, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Kepala Dinas Pekerjaan Klungkung, Bendesa Nusa Lembongan dan tokoh masyarakat setempat. Lanjutkan Membaca

Ribut Soal Taxi Online, Bagaimana Seharusnya?

Sebuah Catatan oleh I Kadek ‘Lolak’ Arimbawa

Pasar pariwisata di Bali memang begitu spesial. Pariwisata Bali tidak cukup soal hotel, restoran atau pasar oleh-oleh. Pelaku transportasi pun berlomba untuk turut mendapatkan manisnya pariwisata Bali. Inilah yang barangkali menjadi alasan kenapa polemik jasa taxi online seperti Uber, Grab dan GoCar di di Bali begitu riuh dibanding dengan daerah lain yang cenderung adem-adem saja.

Ada dua kubu dalam polemik transportasi online yang saya maksud. Yang pertama para supir dan pengelola taxi yang telah lebih dulu ada di Bali secara sah menurut undang-undang dan telah membayar pajak dan memberi pemasukan terhadap pemerintah daerah. Yang kedua adalah taxi online berbasis aplikasi Ilegal di Indonesia khususnya di Bali. Kenapa saya sebut ILEGAL, karena pengelola taxi online tersebut belum dapat memenuhi seluruh aspek perijinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Baca Selengkapnya