Ribut Soal Taxi Online, Bagaimana Seharusnya?

Sebuah Catatan oleh I Kadek ‘Lolak’ Arimbawa

Pasar pariwisata di Bali memang begitu spesial. Pariwisata Bali tidak cukup soal hotel, restoran atau pasar oleh-oleh. Pelaku transportasi pun berlomba untuk turut mendapatkan manisnya pariwisata Bali. Inilah yang barangkali menjadi alasan kenapa polemik jasa taxi online seperti Uber, Grab dan GoCar di di Bali begitu riuh dibanding dengan daerah lain yang cenderung adem-adem saja.

Ada dua kubu dalam polemik transportasi online yang saya maksud. Yang pertama para supir dan pengelola taxi yang telah lebih dulu ada di Bali secara sah menurut undang-undang dan telah membayar pajak dan memberi pemasukan terhadap pemerintah daerah. Yang kedua adalah taxi online berbasis aplikasi Ilegal di Indonesia khususnya di Bali. Kenapa saya sebut ILEGAL, karena pengelola taxi online tersebut belum dapat memenuhi seluruh aspek perijinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini mengacu kepada lima peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi perusahaan di bidang transportasi dan perangkat lunak. Yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang kantor perwakilan perusahaan asing; dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Sejak awal kisruh taxi online dan menerima aspirasi Persatuan sopir di Kantor DPD pada Januari 2016 lalu, saya telah memahami betul bagaimana kekhawatiran para saudara sopir saya yang telah bertahun-tahun banting setir mencari rupiah.

Hal itulah menjadi dasar pertimbangan saya hingga dua kali mengirim surat ke kementerian untuk melakukan pemblokiran SEMENTARA aplikasi tersebut. Minimal sampai semua aspek perijinan bisa dipenuhi oleh para pengelola taxi online. Hal ini untuk mencegah adanya unsur ketidakadilan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan peraturan transportasi khususnya mengenai jasa taxi online di Bali.

Persaingan Harus Apple to Apple
Pengelola taxi online ilegal secara bebas memasang tarif murah yang memanjakan konsumen. Dampaknya jelas, taxi reguler yang telah lebih dulu beroperasi pun mulai ditinggalkan. Lalu sejauh mana pemasukan taxi online terhadap negara, minimal pemerintah daerah Bali. Bagaimana pula sistem keamanan dan pertanggungjawaban taxi online terhadap para konsumennya?
Namanya konsumen, tentu saja akan memilih yang murah, pelayanan cepat apalagi mudah diakses. Nah dalam ini persaiangan jelas bukan apple to apple karena yang satu legal dan satu lagi ilegal.

Sikap saya terhadap polemik taxi online di Bali ini pun saya rasa sudah jelas. Saya tidak menyalahkan adanya taxi ataupun alat transportasi lain yang berbasis aplikasi karena itu adalah tuntutan jaman yang mana semua akan mengarah kesana. Namun sebagai seorang senator yang salah satu tugasnya adalah melakukan pelaksanaan Undang-undang maka dalam hal ini harus ada keadilan pemerintah dalam melaksanaan amanat undang-undang. Termasuk meminta seluruh pihak khususnya pengelola taxi berbasis aplikasi tersebut memenuhi seluruh aspek perijinan yang ada.

Momentum Perbaikan Tata Kelola Transportasi
Saya berani mengatakan bahwa ini adalah momentum perbaikan tata kelola transportasi di Bali. Pengelola taxi reguler harus mulai memperbaiki diri, misalnya dengan memiliki aplikasi pemesanan,perbaikan kualitas armada, layanan dan sumber daya manusia yakni para supirnya. Jangan sampai ada sopir bodong atau yang memasang tarif seenaknya.

Untuk itu, sembari menunggu respon pemerintah mari lakukan introspeksi diri dan jangan hanya saling menyalahkan. Kita tetap kawal keadilan dari pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat.
Apabila nantinya pihak pengelola taxi online sudah memenuhi semua aspek perijinan dan sesuai ketentuan undang-undang maka disanalah saya akan berkata silakan jalankan hukum rimba oleh konsumen. Konsumenlah yang akan berhak memilih mana yang layak untuk digunakan. Dan secara otomatis, siapapun pengelola yang tidak mampu memenuhi tuntutan para konsumen akan tersisih dengan sendirinya.

Sekali lagi, perkembangan teknologi memang tidak dipungkiri, namun tetap ada aturan yang harus dijalankan. Kita tidak bisa melarang rejeki orang, namun ada aspek keadilan yang harus ditegakkan oleh pemerintah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s