Sikapi Polemik Taxi Uber di Bali, Senator Arimbawa Surati Gubernur Bali

Arimbawa meminta Gubernur Bali melarang sementara operasional Taxi Uber yang belum memiliki ijin.

Sehubungan dengan munculnya polemik di masyarakat terkait keberadaan Taxi Uber yang beroperasi di Bali, Anggota DPD RI Perwakilan Bali, I Kadek Arimbawa menyatakan turut prihatin. Ia menyesalkan polemik ini tidak secara tegas disikap oleh pemerintah daerah. Arimbawa justru mengkhawatirkan bahwa polemik ini justru akan menimbulkan kegaduhan dikalangan jasa angkutan di Bali.

lolak bus

Atas dasar tersebut, Anggota Komite II DPD RI itu memilih untuk menyurati Gubernur Bali. Ia menilai tidak adanya regulasi yang jelas atas pemasangan tarif taksi Uber menimbulkan persaingan yang tidak sehat di kalangan pengusaha jasa transportasi dan dikhawatirkan dapat mematikan usaha perusahaan taxi resmi dan transport lokal yang sudah ada.

Berkaitan dengan regulasi yang dimaksud, keberadaan taxi uber yang belum memiliki ijin, dapat diartikan tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah. Selain itu ia juga menilai jumlah armada taxi dan angkutan yang saat ini beroperasi di bali sudah lebih dari cukup untuk menunjang pariwisata dan jasa angkutan pada umumnya.

Arimbawa juga mememaparkan hasil koordinasi Komite II DPD RI dengan Menteri Perhubungan pada 21 Januari 2016, bahwasanya pihak Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa keberadaan taxi uber yang beroperasi saat ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehinga pemerintah daerah yakni Gubernur, Bupati/Walikota dapat langsung menutup operasi taxi uber seperti yang telah dilakukan di kota Bandung Jawa Barat.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, senator asal Kamasan, Klungkung itu memberikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Bali, diantaranya :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk melarang sementara operasional Taxi Uber di Bali yang saat ini belum memiliki ijin operasi.

2. Mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk menyusun regulasi yang jelas dalam rangka merangkul dan memberdayakan jasa angkutan umum dan pariwisata lokal Bali guna menjaga persaingan usaha dan tarif yang di kalangan jasa angkutan di Bali.

3. Mendorong sikap tegas Pemerintah Provinsi Bali untuk menindak tegas mobil angkutan pariwisata berplat luar daerah yang beroperasi secara ilegal di Bali tanpa memberikan kontribusi pada pendapatan daerah Bali.

Ia menyatakan bahwa DPD RI berhak untuk memberikan rekomendasi atas aspirasi yang muncul terkait polemik beroperasinya taxi Uber di Bali. “Hal ini karena saya peduli terhadap nasib teman-teman supir taxi dan angkutan pariwisata lokal Bali yang telah menjadi tulang punggung perekonomian dan pariwisata di Bali”. tegasnya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s