Komite II DPD RI Usulkan Pengalihan Subsidi Pupuk

Denpasar – Kebijakan pupuk bersubdisi yang ditenggarai mampu memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani dinilai belum berjalan secara efektif.

Komite II DPD RI mengusulkan perlu adanya evaluasi dan dilakukan validasi terhadap kebutuhan pupuk yang ada didalam Rencana Definitif Kelompok (RDK) tani.

pupuk

DPD RI melihat pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga lebih menjamin menyelesaikan persoalan pupuk. Diskusi terbatas yang mengambil topik “Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Pengalihan Subsidi Pupuk ke Subsidi Harga” menghadirkan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnu Ardhana, Anggota DPD RI I Kadek Arimbawa, Ketua TIMJA Pupuk Komite II DPD RI M. Syukur, dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Bali Prof. Nyoman Supartha.

“Kelangkaan dan kekurangan pupuk bersubsidi hampir terjadi di semua provinsi di Indonesia. Untuk itu, kami dari Komite II DPD RI mendorong pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga” jelas Anggota DPD RI I Kadek Arimbawa dalam sambutannya secara singkat dan garis besar di kantor DPD RI, Denpasar, Senin (29/6/2015).

Penegasan tentang adanya kelangkaan pupuk juga disinggung oleh Ketua TIMJA Pupuk Komite II DPD RI M. Syukur. Hampir setiap provinsi di Indonesia melaporkan kekurangan subsidi pupuk. Disisi lain, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2014 dan 2015 berada dalam jumlah yang sama yakni 9,550 ton.

“2014-2015 alokasi pupuk bersubsidi stagnam yakni 9,550 ton. Tidak ada penambahan pupuk bersudisi dua tahun terakhir” ungkap M. Syukur.

 

Dikatakan lebih lanjut, Komite II DPD RI berharap perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan pupuk bersubsidi dengan dilakukan validasi terhadap data kebutuhan pupuk yang ada di dalam RDK tani.

“Audit dan pembaharuan inftastrukstur juga saya berpikir perlu untuk dipertimbangkan”ungkapnya. M. Syukur menjelaskan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi belum secara efektif mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani. Hal ini bercermin dari kelangkaan pupuk yang masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya pengkajian mendalam terkait alternatif pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga.

“Bagi kami, pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga akan lebih menjamin menjawabi pelbagai persoalan pupuk di Indonesia”,usulnya.

 

Usulan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga mendapat respon positif oleh Kadis Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnu Ardhana. Dalam diskusi terbatas tersebut ia lebih menekankan pada penggunaan pupuk organik mengingat tingkat kesuburan tanah di Bali mulai berkuran.

Penggunaan pupuk organik dinilai mampu mengembalikan kesuburan lahan pertanian. Persoalan utama saat ini yakni ketergantungan para petani kepada pupuk anorganik (kimia).

 

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi secara berlanjut, sehingga paradigma para petani yang bergantung pada penggunaan pupuk kimua dapat dicerahkan mengenai dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia.

“Bila perlu kita menggratiskan pupuk organik di Bali karena kesuburan tanah berkurang,”usulnya.

 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali Nyoman Supartha mengatakan, bilamana melihat secara nasional kebutuhan petani akan pupuk sangat tinggi.

Persoalan distribusi, infrastruktur yang belum memadai dan persoalan persoalan lainnya yang membuat distibusi pupuk bersubsidi belum maksimal.

 

“Banyak sekali persoalan dalam pengadaan subsidi pupuk baik harga dan persoalan yang saya sebutkan diatas,”jelasnya.

Persoalan lain yang dilihat secara kritis berkaitan dengan paradigma masyarakat khususnya petani yang bergantung kepada pupuk kimia.

Untuk itu, perlu adanya kesadaran secara masif akan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama. Kedepannya, pengadaan pupuk kimia lebih baik dialihkan ke pupuk organik.

Dirinya juga menyambut positif berkenaan dengan usulan dari komite II DPD RI atas pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga.

Oleh karena itu, usulan ini perlu adanya rencana aksi yang jelas dengan melibatkan berbagai pihak baik eksekutif, legislatif dan pihak-pihak terkait.

“Adanya pengkajian secara matang guna meminimalisir dan melihat secara komprehensif apa dampak positif mengenai usulan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga”imbuhnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s