Terkait Reklamasi Teluk Benoa Lolak :Saya Harus Dengar Aspirasi yang Pro-Kontra

Reklamasi Teluk Benoa telah menjadi isu seksi, di media massa, media social bahkan menjadi pembicaraan di warung kopi. Pembicaraan dan pemberitaan reklamas ilebih menyorot pro dan kontra, tidak menukik pada aspek kajian ilmiah.Pokoknya menolak, dan pokoknya mendukung.
692163_12433415102014_teluk_benoa

Melihat gerakan pro dan kontra silih berganti, dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, daerah pemilihan Bali, I Kadek Arimbawa di tengah massa reses, turun kemasyarakat mendengarkan masukan dan saran masyaraka tentang rencana reklamasi di TelukBenoa. KepadaPos Bali, Kamis (23/4) Lolak nama populernya menceritakan perjalanan dirinya bersama komite II DPD RI tentang Reklamasi di Teluk Benoa.
Rencana reklamasi Teluk Benoa telah bergulir sejak tahun 2013 dan mulai ramai di perbincangkan di media awal 2013. Banyak polemic yang timbul terkait rencana ini, begitu pula gerakan menolak dan menerima rencana ini terus bergulir hingga saat ini.

Melihat polemik yang terjadi, anggota DPD RI I Kadek Arimbawa bersama komite II DPD RI padatanggal 3 Oktober 2013 melakukan kunjungan kerja dalam rangka advokasi dan tindak lanjut aspirasi masyarakat Bali di Gedung Wiswasabha Pratama Kantor Gubernur Bali. Advokasi dan tindak lanjut mengundang pemerintah provinsi dan masyarakat yang pro dan kontra rencana reklamasi Teluk Benoa, untuk memetakan permasalahan yang sedang berkembang saat itu, Namun kunjungan tersebut belum lengkap karena yang hadir pada saat itu hanya kelompok yang menolak reklamasi.
Setelah pelantikan anggota DPD RI terpilih periode 2014-2019 tepatnya pada tanggal 12 Desember 2014 ada masyarakat Bali yang menyampaikan aspirasi dari kelompok yang mendukung terkait reklamasi Teluk Benoa. Juga investornya, PT TWBI dating kekantor DPD RI Bali. Kedatangan kelompok yang mendukung dan investor diterima oleh I Kadek Arimbawa dan Pasek Suardika karena anggota lainnya berhalangan hadir.
“Menanggapi aspirasi tersebut, dan mengingat belum lengkap hasil kunjungan kerja (kunker) periode lalu serta mempertimbangkan adanya Pilkada serentak di seluruh Bali, maka kami sepakat menyelesaikan polemik yang terjadi dengan mengundang pihak pro dan kontra secara bergantian pada kunjungan kerjaKomite II DPD RI di Gedung Wiswa sabha Kantor Gubernur Bali, 13 Februari 2015 yang dihadiri juga pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota se Bali untuk mendapatkan kajian yang lebih lengkap dari kedua belah pihak,” papar Lolak.
Hasil pertemuan tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPD RI dan kementrian Kelautan dan Perikanan serta Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan sejumlah perwakilan dari masyarakat yang menolak maupun yang menerima pada 15 April 2015 di Kantor DPD RI Jakarta.
Pada periode tanggal 17 April sampai dengan 15 Mei 2015 semua anggota DPD RI reses kami menerima segala bentuk kajian ilmiah baik kajian yang menolak maupun menerima di kantor DPD RI Bali.”Saat ini belum ada keputusanr ekomendasi paripurna, bukan setuju atau tidak setuju, ”tegasL olak yang memiliki kewenangan itu, pemerintah Provinsi Bali yakni Gubernur dan DPRD serta pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk ijin lokasi danKementrian Kehutanan Lingkungan Hidup untuk ijin AMDAL.
Setelah masa reses berakhir, DPD RI melakukan sidang paripurna mengeluarkan keputusan yang dapat mengakomodir semua kepentingan rakyat Bali sesuai dengan kajian hukum DPD RI.Hasil paripurna ini nangtinya akan di berikan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Keputusan di serahkank epada yang berwenang,Kalau ini baik supaya cepat di laksanakan, kalau merugikan supaya cepat diselesaikan,” tandasLolak.
Inilah wewenang kami, mohon maaf jika belum dapat memuaskan rakyat Bali. Di dalam dunia politik memang penuh dengan tantangan, rintangan, pujian dan hinaan, kami hadapi semua dengan hati yang tulus.Merdeka!!
DPD Apresiasi Kajian Ilmiah Dirjen KP3K
Awal bulan Mei Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar pleno.Salah satu rekomendasinya yakni tentang reklamasi di Teluk Benoa. Menurut anggota Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa, rekomendasi yang diberikan pemerintah tentunya mengacu pada masukan berbagai pihak. Yang selama ini di serap anggota dewan, baik saat reses, maupun hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar 15 April lalu.
Saat RDP itu, kata Lolak DPD mengundang derektur jendral KP3K Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, elemen masyarakat Bali yang kontra dan pro reklamasi untuk mendengar kajian dan masukan berkaitan dengan reklamasi Teluk Benoa. “Hasil RDP Komite II tanggal 15 April lalu, sedang di kajitim hukum DPD. Dan nanti akan disampaikan pada pleno awal mei, dan itu akan menjadi sikap resmi DPD RI terhadap reklamasi di Teluk Benoa. Hasil RDP tentunya menjadi pertimbangan DPD,”kataLolak saat dihubungi, Sabtu (25/4) kemarin.
Walau kini ia dibully segelintir orang di media social karena mendukung reklamasi Teluk Benoa, bagi Lolak tidak masalah. “Pada prinsipnya saya harus mendengar aspirasi rakyat Bali yang menolak dan mendukung.Tidak boleh hanya mendengar aspirasi sepihak. Selain itu, harus ada kajian ilmiah. Sebaiknya, tidak lagi bicara pro dan kontra, tapi apa dan bagaimana penguatan desa adat bilaada investor membangun di Teluk Benoa,”sarannya.
Sebelumnya, Lolak member apresiasi ataspaparan Dirjen KP3K (Kelautan, Pesisirdan Pulau-pulau Kecil) karena materi yang dipapar pemerintah telah melaluik ajiani lmiah.“Pemerintah melalui Pak Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil menjawab semuanya dengan kajian ilmiah. Dan proses kajian memerlukan waktu yang lama. DPD mengapresia siapa yang disampaikan pemerintah melaui Kementrian Kelautan dan Perikanan,”ujarnya.
Sementara Ketua Komite II, Parlindungan Purba mendukung keterlibatan pemerintah dalam rencana revitalisasi Teluk Benoa (RTB) Bali. “Intinya, kami mendukung pemerintah yang akan segera mempersiapkan analisis dampak lingkungan (AMDAL),” kata Parlindungan Purba menjelaskan mengurus AMDAL tidak sederhana dan memerlukan serangkaian konsultasi public. “Setelah semua dilengkapi, DPD sepenuhnya menyerahkan kepada pemerintah, ”katanya.
Imam Hendargo Abu Ismoyo, menegaskan, kementriannya pada dasarnya akan melakukan proses pemberian izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) seindependen mungkin. Kementrian Kehutanan dan LingkunganHidup, mencermatis ecara adil agar proses revitalisasi Teluk Benoa agar masyarakat tradisional tidak terpinggirkan. “Kami memposisikan diri sebagai penjaga keamanan karena proyek ini sangat penting,”katanya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s