Lolak Teken Hak Bertanya DPD RI

Jakarta, NusaBali, 4 Februari 2015
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mnggunakan hak bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan mengenai BBM. Lantaran setelah dua kali mengalami penurunan harga oleh pemerintah, tetapi tidak diikuti dengan penurunan harga barang dan ongkos transportasi. Bahkan beberapa harga komoditas cenderung naik.

Ada 53 anggota DPD telah menandatangani agar hak bertnaya bisa dilayangkan. Salah satunya senator daerah pemilihan Bali, I Kadek Arimbawa atau biasa disapa Lolak. Menurut Lolak, keikutsertaannya meneken hak bertanya kepada pemerintah karena harga BBM turun tak diimbanngi dengan penurunan harga kebutuhan pokok. Ditambah harga BBM di satu provinsi berbeda dengan provinsinya. “sebelum mengajukan hak bertanya, komite II DPD telah melakukan rapat terlebih dahulu dengan kementrian ESDM. Kami menanyakan mengenai kenaikan harga BBM tidak sama disetiap provinsi. Sebenarnya naik atau turunnya harga BBM tidak masalah, yang terpenting pemerintah bisa menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, kami mau meminta penjelasan pemerintah lewat hak bertanya,” ujar Lolak kepada NusaBali di Gedung DPD RI, Selasa (3/1).

Lolak berterimakasih kepada pemerintah telah menurunkan harga BBM sebanyak dua kali, tetapi masih ada yang lebih penting lagi yakni menetapkan standarisasi BBM agak tidak mengalami fluktasi. Sehingga ketika minyak dunia naik, harga di dalam negeri tetap stabil. Lolak berharap, pemerintah kelak bisa menjelaskan permalasahan itu dalam rapat paripurna ke 9 DPD.

Sementara senator asal Bali lainnya tidak menandatangani hak bertanya AAN Oka Ratmadi alias Cok Rat menuturkan, ia tidak ikut menandatangani karena sudah percaya dengan pemerintah. “saya percaya dengan pemerintah tentang masalah BBM. Lagipula rakyat juga sudah mengerti soal kenaikan harga,”ucap Cok Rat singkat. Sedangkan ketua Komite II DPD Perlindungan Purba menyatakan, hak bertanya kepada pemerintah merupakan Ide dari senator DKI Jakarta, AM Fatwa. Hak bertanya, kata perlindungan, bisa menjadi momentum meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan DPD. Selain itu, pemerintah dapat menjelaskan landasan filosofi terhadap kenaikan dan penurunan BBM.
“BBM menyangkut kehidupan orang banyak. Untuk itu, kami perlu menanyakan kepada presiden terkait kenaikan dan penurunan BBM, kemana pengalihan dana dan bagaimana pengawasannya juga,”ucap Perlindungan. DPD juga akan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan cadangan energy nasional.

DPD telah dua kali menggunakan hak bertanya. Pertama saat kebijakan mobil murah pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kini terkait naik turunnya harga BBM. Ketika ditanya apakah hak bertanya bisa lebih ditingkatkan lagi, AM Fatwa memaparkan, wewenang DPD hanya sebatas bertanya. “Jadi puas atau tidak puas tidak bisa ditingkatkan lagi seperti kewenangan DPR. Namun pemerintah wajib menjawab pertanyaan itu dalam paripurna DPD,”tandas AM Fatwa.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s